Pemerintah Amerika Serikat kembali menunda pemblokiran aplikasi TikTok. Keputusan ini diambil Presiden Donald Trump melalui penandatanganan Perintah Eksekutif (Executive Order) pada Kamis, 19 Juni 2025. Perpanjangan ini memberikan waktu tambahan bagi perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk menyelesaikan penjualan operasi TikTok di AS kepada perusahaan non-China.
Perpanjangan waktu ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, tenggat waktu pemblokiran telah beberapa kali diundur. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari TikTok.
Perpanjangan Tenggat Waktu Pemblokiran TikTok
Perintah Eksekutif yang ditandatangani Trump memberikan tambahan waktu 90 hari kepada ByteDance. Tenggat waktu baru pemblokiran TikTok di AS kini jatuh pada 17 September 2025. Jika ByteDance gagal menjual operasinya di AS kepada perusahaan non-China sebelum tanggal tersebut, TikTok terancam diblokir secara permanen di Amerika Serikat.
Trump mengumumkan perpanjangan ini melalui platform Truth Social dan situs resmi pemerintah AS, whitehouse.gov. Judul pengumuman di whitehouse.gov adalah “Further Extending the TikTok Enforcement Delay”. Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, sebelumnya telah mengindikasikan perpanjangan ini akan dilakukan.
Respons TikTok dan Pemerintah AS
TikTok menyambut baik keputusan perpanjangan ini. Perusahaan menyatakan rasa terima kasih kepada Presiden Trump atas dukungannya. TikTok menegaskan komitmennya untuk tetap beroperasi di AS dan melayani jutaan pengguna serta bisnis yang bergantung pada platform tersebut. Mereka juga menekankan kerja sama yang berkelanjutan dengan Kantor Wakil Presiden Vance.
Pemerintah AS akan memanfaatkan waktu tambahan ini untuk memastikan kesepakatan penjualan TikTok dapat diselesaikan. Proses divestasi ini merupakan syarat penting untuk memenuhi Undang-Undang Keamanan Nasional, Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Undang-undang ini mengklasifikasikan TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena dikendalikan oleh perusahaan asal China.
Sejarah Perpanjangan dan Dampaknya
Ini merupakan perpanjangan ketiga kalinya yang diberikan Trump kepada ByteDance. Awalnya, tenggat waktu pertama ditetapkan pada 19 Januari 2025. Setelah tenggat waktu pertama lewat, TikTok sempat diblokir dan dihapus dari App Store dan Google Play Store.
Namun, Trump kemudian memberikan dua perpanjangan, masing-masing selama 75 hari dan 90 hari. Perpanjangan terakhir ini bertujuan untuk menyelesaikan proses penjualan operasi TikTok di AS sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang ini juga melarang perusahaan-perusahaan AS, termasuk Apple, Google, dan penyedia layanan cloud, untuk mendukung TikTok jika ByteDance tidak melakukan divestasi.
Undang-Undang tersebut secara tegas melarang perusahaan Amerika Serikat memberikan dukungan infrastruktur seperti hosting dan distribusi aplikasi TikTok. Kegagalan ByteDance dalam memenuhi tenggat waktu ini akan berdampak signifikan, tidak hanya pada TikTok sendiri, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan teknologi Amerika yang terkait.
Pemerintah AS menilai TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena kepemilikan dan kontrolnya oleh perusahaan asal China, ByteDance. Oleh karena itu, divestasi dari ByteDance menjadi langkah krusial untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Keputusan akhir mengenai nasib TikTok di AS akan ditentukan dalam beberapa bulan mendatang. Perpanjangan ini memberikan kesempatan terakhir bagi ByteDance untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kegagalan melakukannya akan berdampak besar bagi jutaan pengguna TikTok di Amerika Serikat.
