Pemerintah Indonesia melaporkan cadangan beras mencapai 4 juta ton, angka yang dikelola oleh Perum Bulog. Namun, angka ini hanya mewakili sebagian kecil dari total produksi beras nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa Bulog hanya menyerap sekitar 10 persen dari total panen beras di Indonesia. Artinya, total produksi beras nasional jauh lebih besar daripada angka cadangan yang dilaporkan.
Cadangan Beras Bulog: 10 Persen dari Total Panen Nasional
Pernyataan Wamentan Sudaryono ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Angka 4 juta ton beras yang dikelola Bulog bukanlah representasi dari seluruh hasil panen beras nasional.
Bulog memiliki peran strategis dalam menyerap hasil panen petani, khususnya yang tidak terserap pasar swasta. Hal ini dilakukan dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Dengan asumsi Bulog menyerap 10 persen dari total panen, maka total produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 40 juta ton. Ini menunjukkan potensi besar pertanian beras Indonesia.
Peran Bulog dalam Stabilisasi Harga Beras
Bulog berfokus pada penyerapan gabah dari petani di daerah yang sulit dijangkau pasar swasta. Daerah-daerah ini seringkali menghadapi kendala akses pasar dan harga jual yang rendah.
Dengan intervensi Bulog, diharapkan harga gabah tetap terjaga dan petani tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Intervensi ini menjadi jaring pengaman bagi petani.
Keberadaan Bulog juga penting untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Cadangan beras yang dimiliki dapat digunakan untuk operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
Capaian Swasembada Beras dan Nilai Tukar Petani
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan bahwa stok beras nasional telah mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Capaian ini meningkatkan optimisme terhadap tercapainya swasembada beras pada tahun 2027, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Stok beras yang melimpah juga mengurangi ketergantungan pada impor.
Selain stok beras, pemerintah juga mencatat peningkatan nilai tukar petani (NTP). Pada bulan Mei 2025, NTP mencapai angka 121, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga beras, menguntungkan petani tanpa membebani konsumen. Bantuan sosial berupa beras juga disiapkan untuk daerah non-penghasil beras dan perkotaan.
Bantuan sosial beras sebanyak 180 ribu ton per bulan selama dua bulan (total 360 ribu ton) akan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, seperti Papua dan Maluku. Ini menunjukan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Serapan gabah dari petani diperkirakan mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan Juni 2025. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Pemerintah memastikan stok pangan nasional tetap aman dan terus berupaya menjaga kesejahteraan petani. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.
Dengan mengelola cadangan beras secara efektif dan memperhatikan kesejahteraan petani, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada beras dan ketahanan pangan yang lebih baik. Peran Bulog dan kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan ini.
