Penumpukan beras impor di gudang Bulog menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Beras impor tersebut, sebagian besar didatangkan sejak 10 bulan lalu, dinilai tidak lagi segar dan bahkan sudah berkutu.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi beras tersebut setelah melakukan inspeksi langsung ke gudang Bulog. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.
Beras Impor Berkutu dan Tidak Segar
Titiek Soeharto, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyatakan secara langsung bahwa beras impor yang diperiksa ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Beras tersebut, menurutnya, telah tersimpan terlalu lama di gudang Bulog dan sebagian besar belum disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Kondisi beras yang sudah berkutu, meski bukan kutu hitam, menunjukkan bahwa beras tersebut telah kehilangan kesegarannya dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Upaya Bulog dan Keterbatasannya
Pihak Bulog telah melakukan penyemprotan untuk membasmi hama gudang, termasuk kutu beras. Namun, upaya tersebut dinilai kurang efektif.
Titiek Soeharto menjelaskan bahwa penyemprotan hanya dilakukan pada bagian luar tumpukan beras, sehingga hama di bagian dalam tumpukan tidak terbasmi.
Akibatnya, sebagian besar beras impor tetap terkontaminasi dan tidak layak untuk disalurkan sebagai bantuan pangan.
Solusi dan Tindakan Ke Depan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didesak untuk segera mengambil langkah cepat guna mengatasi permasalahan ini.
Titiek Soeharto menganggap beras impor yang sudah tidak layak konsumsi tersebut tidak pantas diberikan sebagai bantuan pangan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya segera mengeluarkan beras tersebut dari gudang Bulog dan mencari solusi alternatif pemanfaatannya, mengingat hasil panen dalam negeri saat ini melimpah.
Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan antara lain pengolahan menjadi pakan ternak atau penanganan khusus lainnya agar tidak mubazir.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya pengelolaan stok pangan yang efektif dan efisien untuk mencegah kerugian dan memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan penyaluran beras impor agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Transparansi dan pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan.
Permasalahan beras impor berkutu ini menjadi sorotan penting dan membutuhkan langkah cepat dan tepat dari pemerintah untuk mencegah kerugian lebih besar dan menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat Indonesia.
