Angka pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 7,28 juta orang menganggur. Situasi ini diperparah dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.
Pemerintah merespon dengan menggelar berbagai Job Fair. Namun, antusiasme masyarakat yang tinggi, seperti yang terlihat di Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025, justru memicu pertanyaan publik mengenai janji penciptaan lapangan kerja.
Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Sebuah Tantangan Besar
Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja sempat dilontarkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres 2024. Janji ini dikaitkan dengan keberhasilan program hilirisasi, pemerataan pembangunan, dan transisi energi hijau.
Namun, realisasi janji tersebut kini dipertanyakan banyak pihak. Tingginya angka pengangguran dan antusiasme yang luar biasa di Job Fair menunjukkan adanya kesenjangan antara janji dan realita.
Analisis Ahli: Tantangan dan Solusi
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai target 19 juta lapangan kerja sulit dicapai. Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak seefektif dulu dalam menyerap tenaga kerja.
Menurut Nailul, rasio penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi telah menurun drastis. Investasi yang masuk pun belum mampu meningkatkan kinerja manufaktur, bahkan berpotensi menyebabkan deindustrialisasi dini.
Dengan asumsi penyerapan tenaga kerja sebesar 120 ribu per 1% pertumbuhan ekonomi, capaian maksimal dalam lima tahun hanya sekitar 3 juta lapangan kerja. Angka ini jauh dari target 19 juta.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menganggap target tersebut masih mungkin dicapai. Namun, kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum mendukung.
Kebijakan Pemerintah yang Perlu Direvisi
Esther menekankan perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Selain itu, pemberian insentif investasi perlu ditingkatkan. Saat ini, insentif yang diberikan cenderung lebih fokus pada konsumsi daripada pada investasi yang berdampak jangka panjang pada penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah perlu menggeser fokus dari pemberian bansos dan subsidi konsumsi ke arah program yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM dan investasi.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju 19 Juta Lapangan Kerja
Tantangan untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun sangat besar. Meskipun target tersebut masih mungkin dicapai, perlu adanya perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah. Prioritas harus diberikan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan peningkatan investasi di dalam negeri.
Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, pemerintah dapat berupaya mengurangi angka pengangguran dan mewujudkan janji penciptaan lapangan kerja yang lebih realistis dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
