Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, memastikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Proses penyusunan DIM memang telah selesai, namun masih perlu melalui tahap paraf sebelum diserahkan secara resmi.
Pernyataan Menkumham ini disampaikan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat adanya pernyataan berbeda dari pihak DPR sebelumnya.
DIM RUU KUHAP Belum Resmi Diserahkan ke DPR
Supratman menjelaskan bahwa penyerahan DIM RUU KUHAP akan dilakukan saat rapat kerja dengan DPR. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa penentuan jadwal rapat kerja sepenuhnya berada di tangan DPR sebagai pihak yang mengundang pemerintah. Kepastian waktu rapat kerja akan mempengaruhi proses selanjutnya pembahasan RUU KUHAP.
Pernyataan Berbeda Antara Pemerintah dan DPR
Pernyataan Menkumham ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Habiburokhman sebelumnya menyatakan bahwa Komisi III DPR telah menerima DIM dari pemerintah.
Bahkan, Komisi III menyatakan kesiapan untuk menggelar rapat kerja perdana terkait RUU KUHAP dalam waktu dekat, jika diperlukan. Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman pada Rabu (18/6/2025) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Proses Parap DIM dan Antisipasi Potensi Ketidaksesuaian
Proses paraf DIM RUU KUHAP yang masih berlangsung menjadi poin penting dalam perbedaan pernyataan tersebut. Tahap ini menunjukkan bahwa dokumen DIM masih memerlukan finalisasi sebelum diserahkan secara resmi.
Proses paraf ini juga memungkinkan adanya revisi atau penyesuaian terakhir sebelum diserahkan kepada DPR. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian isi DIM dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
Kemungkinan adanya perbedaan interpretasi atau informasi antara pemerintah dan DPR terkait status DIM perlu diantisipasi. Komunikasi yang efektif antara kedua lembaga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses legislasi RUU KUHAP.
Perbedaan pandangan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini untuk memastikan bahwa RUU KUHAP nantinya disusun secara matang dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kejelasan terkait jadwal rapat kerja selanjutnya sangat dinantikan. Hal ini akan menjadi penentu kapan DIM RUU KUHAP resmi diserahkan dan pembahasan RUU KUHAP dapat dimulai.
Proses penyusunan dan pengesahan RUU KUHAP perlu dikawal dengan cermat untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar berpihak pada penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dengan adanya perbedaan informasi ini, penting bagi publik untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber terpercaya. Proses legislasi yang transparan dan akuntabel akan menjamin terwujudnya hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua.
