Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiharto, mengumumkan biaya penyelenggaraan retreat gelombang kedua kepala daerah jauh lebih rendah dibandingkan gelombang pertama. Anggaran yang dikeluarkan hanya berkisar di bawah Rp 500 juta. Hal ini merupakan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan retreat gelombang pertama yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 11 miliar. Perbedaan signifikan ini didorong oleh beberapa faktor kunci.
Anggaran retreat gelombang kedua yang relatif kecil ini menandakan upaya efisiensi dan penghematan yang berhasil dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Informasi detail mengenai rincian pengeluaran akan dijelaskan lebih lanjut.
Faktor Penurunan Biaya Retreat Gelombang Kedua
Jumlah peserta yang jauh lebih sedikit menjadi faktor utama penurunan biaya. Gelombang kedua hanya diikuti 86 kepala daerah, berbanding terbalik dengan gelombang pertama yang diikuti lebih dari 400 peserta.
Pengurangan jumlah peserta ini berdampak langsung pada pengeluaran untuk konsumsi dan logistik. Biaya konsumsi untuk 86 orang tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan 400 orang.
Penghematan Fasilitas dan Lokasi
Lokasi penyelenggaraan retreat gelombang kedua di Kampus IPDN Jatinangor juga berkontribusi pada penghematan biaya. Kampus IPDN telah menyediakan fasilitas penginapan yang memadai.
Berbeda dengan retreat gelombang pertama di Akademi Militer Magelang yang memerlukan pembangunan tenda khusus, penggunaan fasilitas yang sudah ada di Kampus IPDN secara signifikan memangkas biaya.
Kesederhanaan Acara dan Kehadiran Tamu
Penyelenggaraan acara yang lebih sederhana juga menjadi faktor penghematan. Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto turut mempengaruhi skala acara.
Karena Presiden Prabowo tidak hadir, jumlah tamu undangan dan rangkaian acara pun disesuaikan, sehingga biaya seremonial dapat ditekan. Hal ini dilakukan agar tetap hemat anggaran.
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Seluruh biaya penyelenggaraan retreat gelombang kedua, yang kurang dari Rp 500 juta, ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemerintah daerah hanya menanggung biaya perjalanan dinas para kepala daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sisanya sepenuhnya dibiayai oleh Kemendagri.
Peserta dan Ketidakhadiran Beberapa Kepala Daerah
Dari 93 kepala daerah yang terdaftar, hanya 86 yang mengikuti retreat gelombang kedua. Tujuh kepala daerah tidak dapat hadir, enam di antaranya karena alasan kesehatan.
Satu kepala daerah lainnya, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, berhalangan hadir karena duka cita atas meninggalnya ibunya. Retreat berlangsung selama lima hari, dari tanggal 22 Juni 2025 hingga 26 Juni 2025.
Retreat gelombang kedua kepala daerah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan program penting bagi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah secara efisien dan efektif. Penghematan biaya yang signifikan membuktikan bahwa penyelenggaraan acara penting dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas program. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
