Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) tengah menyelidiki aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Penyelidikan ini dilakukan menyusul laporan adanya aktivitas penambangan yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan tersebut.
Tiga perusahaan menjadi fokus penyelidikan KLHK. Mereka diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin atau melanggar aturan yang berlaku.
Penyelidikan Terhadap Tiga Perusahaan Tambang Nikel
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK telah melakukan pengumpulan data dan informasi (puldasi) di lapangan. Hasil puldasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran oleh tiga perusahaan.
Dua perusahaan, PT. GN dan PT. KSM, telah memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Namun, aktivitas penambangan mereka diduga melanggar ketentuan yang tertera dalam PPKH.
Satu perusahaan lainnya, PT. MRP, terindikasi melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki PPKH. Perusahaan ini diduga masih dalam tahap eksplorasi, namun sudah melakukan aktivitas penambangan.
Langkah-Langkah Penegakan Hukum
Ditjen Gakkum KLHK akan mengevaluasi ketaatan ketiga perusahaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini akan menjadi dasar penetapan sanksi.
Sanksi yang akan diberikan bervariasi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Besarnya sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Selain sanksi administratif, Ditjen Gakkum juga akan mempertimbangkan langkah hukum pidana dan perdata. Langkah ini akan ditempuh jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Proses pemanggilan perwakilan PT. MRP untuk klarifikasi akan segera dilakukan. Klarifikasi akan dilaksanakan di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong.
Komitmen KLHK Melindungi Kawasan Raja Ampat
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menegaskan komitmen KLHK untuk melindungi Raja Ampat. Kawasan ini memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi.
Tim Gakkum KLHK telah melakukan puldasi di lapangan pada 27 Mei – 2 Juni 2025. Hal ini sebagai tindak lanjut dari maraknya isu lingkungan di Raja Ampat.
Pada 4 Juni 2025, telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap PT. MRP.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan pentingnya perlindungan Raja Ampat. Kawasan ini perlu dijaga dan dilindungi bersama.
KLHK akan menggunakan tiga instrumen hukum: administratif, pidana, dan perdata. Langkah awal adalah pengawasan kehutanan dan pengumpulan bukti untuk langkah hukum selanjutnya.
KLHK menyampaikan apresiasi atas dukungan publik dalam mengawasi dan melindungi lingkungan di Raja Ampat. Kontrol sosial sangat penting dalam upaya pelestarian alam.
Kasus penambangan nikel di Raja Ampat ini mendapat sorotan luas dari publik. Tagar #SavePapua ramai di media sosial, menunjukan keprihatinan atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
KLHK berkomitmen untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan dan melindungi lingkungan di Raja Ampat.
Dengan adanya penyelidikan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan tambang lainnya untuk selalu mematuhi aturan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
