Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memberikan tenggat waktu baru bagi aplikasi berbagi video TikTok. Aplikasi ini seharusnya diblokir permanen di AS pada 19 Juni 2025 karena belum memenuhi persyaratan divestasi yang ditetapkan pemerintah AS sejak tahun lalu. Namun, Trump memberikan perpanjangan waktu untuk ketiga kalinya, kali ini selama 90 hari.
Keputusan ini menunjukkan sikap Trump yang tampaknya masih enggan untuk benar-benar memblokir TikTok di negaranya. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump ingin memastikan kesepakatan penjualan TikTok dapat tercapai, sehingga pengguna AS tetap dapat mengakses aplikasi tersebut dengan keamanan data terjamin.
Trump dan Sikapnya yang Berubah Terhadap TikTok
Perpanjangan waktu ini menjadi bukti bahkan Trump mengakui adanya “tempat hangat di hatinya” untuk TikTok. Ia menyatakan bahwa TikTok membantunya meraih suara kaum muda dalam Pilpres tahun lalu.
Hal ini bertolak belakang dengan sikap Trump pada periode 2017-2021. Saat itu, Trump sangat keras terhadap TikTok dan bahkan menyerukan larangan penuh. Kini, ia sepertinya melihat TikTok sebagai aset politik.
Perpanjangan Waktu Ketiga dan Deadline Baru
Perpanjangan waktu yang diberikan Trump ini merupakan yang ketiga kalinya. Awalnya, TikTok menghadapi tenggat waktu pada 19 Januari 2025, yang menyebabkan aplikasi tersebut sempat diblokir dan dihapus dari App Store dan Google Play Store.
Trump kemudian memberikan dua perpanjangan waktu, masing-masing 75 hari dan 90 hari. Dengan perpanjangan terbaru ini, tenggat waktu baru TikTok adalah 17 September 2025. Setelah tanggal tersebut, TikTok harus menjual operasinya di AS ke perusahaan non-China atau menghadapi pemblokiran permanen.
Latar Belakang Hukum dan Keamanan Nasional
Undang-Undang Keamanan Nasional, “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”, menjadi dasar dari ancaman pemblokiran TikTok. Undang-undang ini menganggap TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena dikendalikan oleh perusahaan asal China, ByteDance.
Aturan ini mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok ke perusahaan non-China, atau aplikasi tersebut akan dilarang beroperasi di AS. Bahkan, perusahaan layanan seperti Apple dan Google juga dilarang mendukung TikTok. Mahkamah Agung menolak gugatan TikTok dan menguatkan argumen pemerintah tentang risiko keamanan nasional.
ByteDance dan Penolakan Jual TikTok
ByteDance, perusahaan induk TikTok, hingga kini menolak untuk menjual bisnisnya di AS. Alasannya, algoritma TikTok dianggap sebagai aset penting dan rahasia bisnis mereka.
Menjual TikTok berarti berbagi rahasia algoritma yang telah dikembangkan selama ini, yang memungkinkan TikTok merekomendasikan video berdasarkan minat pengguna. Algoritma ini dianggap unik dan akurat, dan bisa saja dicontek oleh kompetitor. ByteDance bahkan menyatakan lebih memilih menghentikan operasional TikTok di AS ketimbang menjualnya.
Meskipun terdapat sejumlah perusahaan yang tertarik untuk mengakuisisi TikTok AS, termasuk Amazon, Microsoft, dan lainnya, belum ada kesepakatan yang tercapai. Proses penjualan juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah China, yang hingga kini belum memberikan lampu hijau. Situasi ini diperumit oleh hubungan perdagangan AS-China yang masih tegang. Trump menyatakan bahwa kesepakatan penjualan TikTok mungkin akan tercapai setelah AS dan China mencapai kesepakatan dagang yang lebih luas. Ketidakpastian ini membuat masa depan TikTok di AS masih belum jelas. Meskipun ada beberapa perpanjangan waktu, tekanan politik dan keamanan nasional tetap menjadi tantangan besar bagi TikTok untuk terus beroperasi di Amerika Serikat.
