Sebuah pesta seks sesama jenis berkedok “family gathering” di Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini terbongkar. Dari 75 peserta yang diamankan, 30 orang dinyatakan reaktif HIV dan sifilis berdasarkan tes skrining awal. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan sorotan luas terhadap penyebaran penyakit menular seksual (PMS) dan praktik seks berisiko tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiyawaty, mengkonfirmasi temuan tersebut. “Dari 75 orang yang diperiksa, sebagian ada yang reaktif HIV, ada yang reaktif sifilis, dan ada yang nonreaktif keduanya. (Jumlahnya) 30 orang yang reaktif dan 45 yang nonreaktif,” ujarnya mengutip detikcom. Peserta yang reaktif berasal dari berbagai daerah, bukan hanya Bogor, sehingga penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh puskesmas di wilayah masing-masing.
Fusia menekankan bahwa hasil tes skrining awal tersebut bersifat reaktif, bukan diagnosa pasti. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di puskesmas untuk memastikan status kesehatan mereka. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan memberikan perawatan medis yang tepat kepada mereka yang membutuhkan.
Usia peserta pesta gay ini beragam, mulai dari 21 tahun hingga 50 tahun. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Ke-75 peserta yang diamankan telah dipulangkan, namun mereka wajib memenuhi panggilan jika diperlukan keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Polisi telah membuat laporan polisi dan menerapkan Pasal 33 junto Pasal 7 dan/atau Pasal 36 junto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 296 KUHP. Pasal-pasal tersebut terkait dengan tindak pidana yang mengatur tentang pembiayaan atau fasilitasi perbuatan pornografi dan/atau menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul. Empat orang panitia pesta juga diperiksa polisi.
Reaksi PBNU dan Seruan Hukuman Maksimal
PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, mengatakan, “Ini sangat memprihatinkan, di negara kita sudah jelas bahwa gay dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan ajaran semua agama di Indonesia.” Perilaku tersebut dinilai berbahaya bagi kesehatan dan melanggar norma agama serta hukum di Indonesia.
PBNU berharap ada penegasan hukum yang lebih maksimal untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Mungkin perlu penegasan hukum yang lebih maksimal agar memberikan efek jera kepada mereka untuk tidak melakukan pesta gay yang bertentangan dengan hukum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” tegas Gus Fahrur.
Selain penegakan hukum, PBNU juga menekankan pentingnya peran keluarga dan tokoh agama dalam mencegah perilaku menyimpang. Pendidikan karakter sejak dini dalam keluarga dan lingkungan sekitar sangat krusial untuk membentuk moralitas dan perilaku yang sesuai norma. “Pencegahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan, pembentukan karakter, dan upaya penanggulangan perilaku menyimpang dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat secara umum,” tambahnya.
Detail Pesta Gay dan Penanganan Kedepan
Pesta gay tersebut diadakan pada Minggu, 22 Juni 2025, di sebuah vila di kawasan Megamendung. Undangan disebar melalui media sosial dengan tema “family gathering”. Para peserta dikenakan biaya Rp200.000 per orang dan pesta tersebut menampilkan pertunjukan tari dan menyanyi.
Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi seks komprehensif, pencegahan dan deteksi dini penyakit menular seksual, serta perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani individu-individu yang terlibat dalam perilaku seks berisiko. Pendekatan represif semata mungkin tidak cukup efektif dan malah bisa menyebabkan stigma dan isolasi yang justru menghambat upaya pencegahan dan penanganan yang lebih baik.
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan PMS lainnya. Perlu upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan edukasi, akses terhadap layanan kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif.
