Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar. Perubahan jabatan ini meliputi berbagai posisi strategis di kepolisian, termasuk beberapa posisi penting di wilayah Jakarta dan Sulawesi Barat.
Salah satu perubahan yang signifikan adalah rotasi posisi Wakapolda Sulawesi Barat. Brigjen Rachmat Pamudji dimutasi menjadi Kasespimen Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Wakapolda Sulbar selanjutnya akan diisi oleh Brigjen Hari Santoso. Mutasi ini diduga bertujuan untuk penyegaran dan optimalisasi kinerja di wilayah tersebut.
Di wilayah Jakarta, Kapolri juga melakukan perombakan di posisi Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kombes Ade Rahmat Idnal yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan, kini dipromosikan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly.
Sementara itu, posisi Kapolres Metro Jakarta Timur yang ditinggalkan oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly akan diisi oleh Kombes Alfian Nurrizal. Alfian Nurrizal sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Pamobvit Baharkam Polri. Perubahan di jajaran Kepolisian Jakarta ini menandakan adanya strategi baru dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Ibu Kota.
Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang lumrah dan dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tempat, serta memberikan kesempatan bagi para perwira untuk mengembangkan karir dan pengalaman mereka. Proses mutasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas seluruh anggota Polri.
Mutasi jabatan ini tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja kepolisian di daerah yang bersangkutan. Harapannya, para pejabat baru dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Publik pun berharap agar mutasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Selain rotasi dan mutasi jabatan, Kapolri juga mungkin akan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian juga menjadi hal yang krusial untuk dijaga.
Informasi tambahan terkait detail tugas dan tanggung jawab masing-masing perwira yang dimutasi akan sangat membantu dalam memahami lebih lanjut maksud dan tujuan dari kebijakan Kapolri ini. Publik juga berhak untuk mengetahui alasan di balik setiap keputusan mutasi agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus ditingkatkan.
Kesimpulannya, rotasi dan mutasi yang dilakukan Kapolri ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Polri. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kinerja para perwira yang menempati posisi baru. Penting bagi Polri untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil agar kepercayaan publik tetap terjaga.
