Penambangan ilegal di Indonesia menjadi masalah serius yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal tersebut dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyambut baik pembentukan Ditjen Gakkum. Ia meyakini dibentuknya direktorat ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian Indonesia.
Dampak Positif Ditjen Gakkum ESDM terhadap Lingkungan
Penambang ilegal kerap mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan, beroperasi tanpa izin resmi, dan tidak melakukan analisis dampak lingkungan (amdal).
Kehadiran Ditjen Gakkum diharapkan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Dengan adanya penindakan tegas, diharapkan aktivitas penambangan yang merusak lingkungan dapat ditekan secara signifikan.
Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan
Penambangan ilegal merugikan negara karena mengurangi penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Ditjen Gakkum diharapkan mampu menekan kegiatan penambangan ilegal, sehingga penerimaan negara dari sektor mineral, batu bara, dan migas dapat dioptimalkan.
Peningkatan penerimaan negara ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Proses Pembentukan dan Peran Ditjen Gakkum
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa Kementerian ESDM segera memiliki Dirjen Gakkum.
Presiden telah menunjuk sosok yang akan memimpin Ditjen Gakkum, dan pelantikan akan segera dilakukan.
Ditjen Gakkum akan berperan penting dalam menertibkan penambangan ilegal dan meningkatkan pengawasan di lapangan.
Eddy Soeparno menekankan pentingnya keberadaan Ditjen Gakkum bagi Kementerian ESDM dalam menangani masalah pertambangan.
Dengan adanya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM dapat langsung melakukan penindakan terhadap tambang ilegal.
Tugas dan Wewenang Ditjen Gakkum
Ditjen Gakkum akan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum di bidang pertambangan.
Tugasnya mencakup pencegahan, penyelidikan, dan penyelesaian kasus penambangan ilegal.
Mereka juga bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus penambangan ilegal.
Pembentukan Ditjen Gakkum merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah penambangan ilegal. Dengan adanya pengawasan dan penindakan yang lebih efektif, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat meningkat. Keberhasilan Ditjen Gakkum akan berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
