Grovee.co.id , Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku mencium adanya praktik yang ia sebut sebagai “deep state” di lingkungan kementeriannya. Pernyataan itu disampaikan saat menyinggung dugaan pejabat eselon tinggi yang dianggap memiliki kekuasaan kuat hingga seolah kebal hukum.
Isu tersebut mencuat setelah Menteri PU menyoroti perilaku sejumlah pejabat struktural, termasuk di level direktur jenderal, yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis di proyek-proyek infrastruktur.
Menurut Dody, praktik semacam itu bisa menghambat upaya reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Menteri PU Soroti Dirjen yang Disebut Kebal Hukum
Dalam pernyataannya, Dody menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat yang merasa berada di atas hukum. Ia menyebut fenomena tersebut sering muncul ketika birokrasi terlalu lama dikuasai kelompok tertentu.
“Kalau ada yang merasa kebal hukum, itu tidak boleh dibiarkan. Semua pejabat harus tunduk pada aturan,” kata Dody dalam sebuah pertemuan internal yang kemudian ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa ada konflik internal atau evaluasi besar-besaran terhadap pejabat di kementerian.
Istilah Deep State Jadi Sorotan
Istilah Deep State sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan jaringan kekuasaan tersembunyi di dalam pemerintahan yang dianggap mampu mempengaruhi kebijakan tanpa terlihat secara formal.
Meski istilah ini lebih sering muncul dalam diskursus politik global, pernyataan Menteri PU membuat istilah tersebut kembali menjadi bahan diskusi di ranah politik dan birokrasi Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut bisa menjadi sinyal adanya pembenahan serius di tubuh kementerian yang mengelola proyek infrastruktur nasional.
Reformasi Birokrasi Jadi Fokus
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar program pembangunan berjalan lebih transparan dan efisien.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah Menteri PU mengungkap persoalan internal bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek infrastruktur yang selama ini bernilai triliunan rupiah.
Namun demikian, hingga kini belum ada penjelasan detail mengenai siapa pejabat yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Pernyataan mengenai dugaan praktik “deep state” di kementerian membuat publik menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek pembangunan nasional.
Jika benar ada pejabat yang merasa kebal hukum, para pengamat menilai penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang jabatan demi menjaga integritas institusi negara.
