Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tengah berlomba membangun sistem transportasi massal yang inklusif dan terintegrasi di berbagai kota. Program ambisius ini, bernama MASTRAN Project, mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD). Tujuan utamanya adalah mendorong pergeseran kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum, terutama di kota-kota metropolitan yang padat.
Program ini diharapkan mampu mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan. Keberhasilannya akan berdampak signifikan pada efisiensi mobilitas dan lingkungan.
Percepatan Pembangunan Transportasi Massal di Indonesia
MASTRAN Project, yang dimulai sejak 2022, sempat mengalami kendala dan keterlambatan selama tiga tahun. Namun, dengan dukungan pendanaan internasional dan komitmen pemerintah, proyek ini kembali mendapatkan momentum.
Sejak pinjaman dinyatakan efektif pada 13 Oktober 2023, kemajuan signifikan telah dicapai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk wilayah Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) pada 16 Oktober 2023 dan Cekungan Bandung pada 7 Maret 2024.
Kesepakatan-kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi kolaborasi berkelanjutan antara Kemenhub, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. Kerja sama yang kuat ini menjadi kunci keberhasilan proyek.
Pengembangan Pilot Project BRT di Medan dan Bandung
Medan dan Bandung terpilih sebagai lokasi pilot project Bus Rapid Transit (BRT) dalam MASTRAN Project. Di Medan (wilayah Mebidang), proyek ini akan menyediakan 527 unit bus, 21 kilometer dedicated lane, 32 stasiun BRT, dan 448 bus stop.
Sementara di Bandung (wilayah Cekungan Bandung), akan dibangun infrastruktur yang lebih besar. Terdapat 579 unit bus yang disiapkan, 21 kilometer dedicated lane, 34 stasiun BRT, dan 768 bus stop di luar koridor utama.
Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi massal di kedua wilayah tersebut. Kedua kota ini diharapkan menjadi contoh sukses bagi pengembangan transportasi massal di kota-kota lain.
Tantangan dan Solusi dalam Implementasi MASTRAN Project
Meskipun telah menunjukkan kemajuan, MASTRAN Project masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyelesaian detail engineering design (DED).
Proses tender dan pelaksanaan konstruksi di Bandung dan Medan juga perlu dipercepat. Kemenhub berkomitmen untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Skema Pembiayaan Alternatif
Untuk mengatasi kendala pembiayaan, Ditjen Hubdat memfasilitasi skema pembiayaan alternatif. Diantaranya adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama pembiayaan (cost-sharing) APBN-APBD untuk pengadaan armada bus.
Skema ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi beban anggaran pemerintah. Kolaborasi ini akan memastikan keberlanjutan proyek.
MASTRAN Project ditargetkan selesai pada tahun 2027. Setelah proyek ini berhasil, pengembangan sistem transportasi massal serupa direncanakan akan diperluas ke tujuh kota lainnya. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Suksesnya MASTRAN Project akan menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem transportasi di Indonesia. Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, proyek ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
