Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait imigrasi. Pada Rabu, 4 Juni 2025, Trump menandatangani larangan perjalanan baru yang menargetkan 12 negara, termasuk Myanmar, tetangga Indonesia. Keputusan ini disampaikan Trump sebagai respons atas serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado.
Larangan tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak, mengingat dampaknya terhadap mobilitas warga negara dari negara-negara yang terkena dampak. Berikut detail lengkap mengenai larangan perjalanan terbaru yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Trump.
Daftar Negara yang Terkena Dampak Larangan Perjalanan
Sebanyak 12 negara masuk dalam daftar larangan perjalanan total ke Amerika Serikat. Warga negara dari negara-negara tersebut dilarang masuk ke wilayah AS.
Negara-negara tersebut meliputi Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.
Selain larangan total, ada pula larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara lainnya: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini masih akan dipertimbangkan.
Alasan Trump Menerapkan Larangan Perjalanan
Trump menyatakan bahwa serangan teror di Boulder, Colorado menjadi alasan utama di balik kebijakan larangan perjalanan ini. Menurutnya, serangan tersebut menunjukkan bahaya masuknya warga asing yang tidak terperiksa.
Dalam sebuah pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan masuknya warga negara asing yang dianggap berpotensi bahaya.
Ia juga membandingkan kebijakan ini dengan larangan “kuat” yang diterapkannya pada sejumlah negara mayoritas Muslim pada masa jabatan pertamanya. Trump mengklaim bahwa kebijakan tersebut berhasil mencegah serangan teror di Amerika Serikat.
Pengecualian dan Dampak Kebijakan
Meskipun begitu, larangan ini memiliki pengecualian. Atlet yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028 tetap diizinkan masuk ke AS.
Terlepas dari pengecualian tersebut, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap hubungan internasional dan mobilitas global. Beberapa pihak mengkritik kebijakan ini sebagai diskriminatif dan tidak efektif.
Selain larangan perjalanan, Trump juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan kuliah di Universitas Harvard. Hal ini semakin memperkuat citra Trump sebagai pemimpin yang menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat.
Analisis Kebijakan dan Dampaknya
Kebijakan Trump ini menuai banyak kritik karena dianggap diskriminatif dan tidak berdasar pada data yang akurat. Banyak ahli berpendapat bahwa larangan tersebut tidak efektif dalam mencegah terorisme, bahkan dapat merusak citra Amerika Serikat di mata dunia.
Lebih lanjut, kebijakan ini berpotensi mengganggu kerja sama internasional dan membatasi pertukaran budaya dan ekonomi. Dampak jangka panjangnya perlu dikaji lebih mendalam.
Meskipun Trump berpendapat kebijakannya mencegah terorisme, kritikus mengemukakan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data, bukannya larangan serampangan, lebih efektif mengatasi akar permasalahan terorisme.
Kesimpulannya, kebijakan larangan perjalanan terbaru yang dikeluarkan oleh Donald Trump menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran luas. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada warga negara dari negara-negara yang terdampak, tetapi juga dapat merusak hubungan internasional dan menimbulkan berbagai masalah lainnya. Penting untuk diingat bahwa kebijakan imigrasi yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat dan mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif.
