Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023. Kasus ini telah memasuki babak baru dengan pemeriksaan saksi kunci dan pengungkapan sejumlah fakta penting.
Terbaru, KPK memanggil Kepala Biro Perencanaan Kementan, I Ketut Kariyasa (IKK), untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap seluruh aktor dan mekanisme korupsi yang terjadi.
Pemeriksaan Saksi Kunci dan Penetapan Tersangka
Pemanggilan I Ketut Kariyasa sebagai saksi merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan yang telah dimulai KPK sejak 29 November 2024. KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan kasus ini dan menjelaskan modus operandi yang diduga dilakukan.
Modus yang digunakan diduga adalah penggelembungan harga dalam pengadaan sarana dan fasilitas pengolahan karet. KPK telah menetapkan satu tersangka pada 2 Desember 2024, dan proses penyidikan terus berlanjut.
Selain itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melarang delapan orang bepergian ke luar negeri. Delapan orang tersebut terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri sipil. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah hilangnya barang bukti dan mempermudah proses hukum.
Peran Pihak Swasta dan Pegawai Negeri Sipil
Delapan orang yang dilarang bepergian ke luar negeri terdiri atas dua pihak swasta, berinisial DS dan RIS; seorang pensiunan, berinisial DJ; dan enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementan. Identitas keenam PNS tersebut adalah YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.
Peran masing-masing pihak dalam dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh KPK. Keterangan dari para saksi, termasuk I Ketut Kariyasa, diharapkan dapat mengungkap peran dan keterlibatan mereka.
Kaitan dengan Kasus TPPU Mantan Mentan
KPK saat ini tengah menyelidiki kemungkinan keterkaitan kasus pengadaan sarana dan fasilitas pengolahan karet dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penyidik KPK sedang mendalami kemungkinan aliran dana dari kasus pengadaan karet ke dalam jaringan TPPU SYL. Keterkaitan kedua kasus ini akan menjadi fokus penyelidikan selanjutnya.
Proses investigasi terus bergulir untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
Dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci dan langkah-langkah pencegahan lainnya, KPK berupaya untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini, serta mengembalikan kerugian negara. Kasus ini menjadi bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi di sektor pertanian.
Publik berharap KPK dapat mengungkap secara tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan publik.
