Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri menjelang masa pensiun mereka. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan regenerasi di tubuh Polri.
Setidaknya empat Komjen mendapat penugasan baru dalam rangka persiapan pensiun. Salah satu yang paling menonjol adalah mutasi Komjen Setyo Budiyanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setyo dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri. Mutasi ini tentunya memicu berbagai spekulasi dan analisis mengenai implikasinya terhadap kinerja KPK ke depannya.
Selain Setyo Budiyanto, Kapolri juga memutasi Komjen Eddy Hartono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menjadi Pati Densus 88 Antiteror Polri. Komjen Pudji Prasetijanto Hadi, Sekjen Kementerian ATR/BPN, dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri. Terakhir, Komjen Lotharia Latif, Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.
Mutasi di Tingkat Perwira Menengah
Mutasi tidak hanya menyasar Pati, namun juga menyentuh perwira menengah. Brigjen Rachmat Pamudji, Wakapolda Sulbar, dimutasi sebagai Kasespimen Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Hari Santoso. Perubahan kepemimpinan di tingkat Polda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas penegakan hukum di wilayah Sulawesi Barat.
Perubahan signifikan juga terjadi di jajaran kepolisian Jakarta. Kombes Ade Rahmat Idnal, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dipromosikan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly. Sementara itu, Kombes Alfian Nurrizal, sebelumnya Analis Kebijakan Madya Pamobvit Baharkam Polri, ditunjuk sebagai Kapolres Metro Jakarta Timur menggantikan Kombes Lilipaly.
Analisis dan Implikasi Mutasi
Mutasi besar-besaran ini menunjukkan komitmen Kapolri dalam melakukan penyegaran dan regenerasi di tubuh Polri. Pergantian sejumlah pejabat penting di berbagai instansi, baik di tingkat tinggi maupun menengah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme Polri. Namun, mutasi ini juga perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap stabilitas dan kinerja institusi terkait, terutama KPK dan BNPT.
Penggantian pejabat di posisi strategis seperti Kapolres Metro Jakarta Timur dan Selatan juga patut diperhatikan. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman dan kapabilitas para pejabat baru akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Secara keseluruhan, mutasi ini merupakan langkah strategis yang perlu dipantau dampaknya. Keberhasilan mutasi ini bergantung pada kesiapan dan kemampuan para pejabat baru dalam mengemban amanah, serta dukungan dari seluruh anggota Polri.
Meskipun informasi di atas sudah cukup detail, analisis yang lebih mendalam mengenai latar belakang pemilihan pejabat baru dan pertimbangan strategis di balik mutasi ini masih dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Studi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari mutasi ini juga perlu dilakukan.
