Seorang kepala desa (Kades) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bernama Casmari menjadi sorotan publik setelah video dirinya asyik berjoget dan bersawer di sebuah klub malam viral di media sosial. Aksi tersebut menuai beragam komentar dari masyarakat, terutama mengingat statusnya sebagai pemimpin desa.
Casmari sendiri telah memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Ia mengakui perbuatannya dan menyebut aksi sawer spontanitas yang terjadi di tengah suasana ramai dan bising di klub malam.
Klarifikasi Kades Casmari: Saweran dari Uang Pribadi
Dalam klarifikasinya, Casmari menegaskan bahwa uang yang digunakan untuk bersawer merupakan uang pribadinya, bukan dana desa. Ia memiliki beberapa sumber penghasilan selain sebagai Kades.
Ia menyebutkan memiliki usaha, beberapa rumah, dan tiga mobil. Menurutnya, hal ini diketahui oleh masyarakat desanya.
Sumber Penghasilan dan Kebiasaan Sawer
Casmari mengaku sudah lama menggeluti bisnis tanah sebagai sumber penghasilan utamanya. Uang yang digunakan untuk bersawer di klub malam berasal dari bisnis tersebut.
Ia bahkan menyatakan bahwa kebiasaan bersawer bukanlah hal baru baginya. Sebelum menjabat sebagai Kades, ia sering bersawer, bahkan pernah menghabiskan Rp 15 juta dalam satu kesempatan. Untuk kejadian viral tersebut, ia mengaku hanya menghabiskan Rp 1-3 juta.
Penggunaan Gaji Kades untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menariknya, Casmari mengklaim bahwa gaji yang diterimanya sebagai Kades sejak tahun 2024 belum pernah digunakan untuk kepentingan pribadi.
Ia menyatakan telah mengalokasikan gajinya untuk membantu masyarakat. Pada tahun pertama, gaji tersebut disumbangkan untuk fakir miskin dan anak yatim. Di tahun kedua, ia menggunakannya untuk program Rutilahu (Renovasi Rumah Tidak Layak Huni) dan perbaikan jalan.
Dampak Viral dan Potensi Sanksi
Kejadian ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab seorang pemimpin desa. Meskipun Casmari mengklaim menggunakan uang pribadi, aksi tersebut tetap dianggap kurang bijaksana dan dapat merusak citra pemerintahan desa.
Kejadian ini juga berpotensi berdampak pada penyaluran dana desa ke depannya. Berbagai pihak mungkin akan mempertimbangkan ulang penyaluran dana jika terdapat kecurigaan adanya penyelewengan.
Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi pejabat publik. Harapannya, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin desa untuk senantiasa menjaga etika dan citra baik di mata masyarakat.
