Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta.
Dalam konferensi tersebut, pemerintah mengajak sektor swasta dan mitra internasional untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Target ambisius ini membutuhkan pendanaan besar yang tak bisa dipenuhi pemerintah sendiri.
Pemerintah Membutuhkan Dana Jumbo untuk Infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.900 triliun untuk mewujudkan target infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Hanya 60% dari total dana tersebut yang dapat dibiayai oleh pemerintah. Sisanya, diharapkan dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan sektor swasta dan investor internasional.
Untuk mendorong investasi, pemerintah menawarkan 55 proyek infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sembilan proyek dengan nilai mencapai Rp 90 triliun akan dipresentasikan pada ICI 2025.
Proyek Infrastruktur Prioritas dan Konsep Smart Infrastructure
Kementerian PU telah menyiapkan sejumlah proyek prioritas yang berfokus pada ketahanan, konektivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik.
Beberapa proyek tersebut antara lain National Urban Development Project (NUDP), pembangunan Giant Sea Wall untuk perlindungan kawasan pesisir, dan pengelolaan sampah dengan teknologi energi terbarukan.
Konsep Smart Infrastructure juga diusung, yang mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Keterlibatan masyarakat dianggap krusial agar infrastruktur yang dibangun berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana. Partisipasi masyarakat akan memastikan pembangunan infrastruktur yang benar-benar sesuai kebutuhan.
Kerjasama dan Kolaborasi untuk Infrastruktur Berkelanjutan
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya memastikan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan jembatan.
AHY menambahkan bahwa dekade ini akan menentukan arah pembangunan Indonesia. Keberhasilan pembangunan bergantung pada apa yang dibangun, bagaimana pembangunan dilakukan, dan untuk siapa pembangunan tersebut ditujukan.
Sebagai bentuk nyata kolaborasi, Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi pembangunan kawasan pesisir Jakarta. MoU ini ditandatangani oleh Dirjen SDA dan Sekda DKI, disaksikan oleh AHY dan Menteri PU.
ICI 2025 dihadiri lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara, termasuk investor dan lembaga internasional seperti Macquarie, GIC, World Bank, IFC, ADB, dan The Asia Group. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen global terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Konferensi ini menjadi momentum strategis untuk kolaborasi global dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Partisipasi investor dan lembaga pembiayaan internasional semakin memperkuat komitmen untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, ICI 2025 menyoroti komitmen Indonesia untuk membangun infrastruktur yang modern, tangguh, dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan investor internasional menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Suksesnya pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.
