Pemerintah Indonesia tengah merevisi angka garis kemiskinan nasional. Revisi ini sejalan dengan pembaruan standar garis kemiskinan global yang dikeluarkan Bank Dunia pada Juni 2025.
Perubahan ini dipicu oleh perubahan metodologi Bank Dunia yang menggunakan paritas daya beli (PPP) tahun 2021, bukan lagi 2017. Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan.
Revisi Garis Kemiskinan: Menyesuaikan dengan Standar Bank Dunia
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengkonfirmasi revisi ini. Proses perhitungan baru tengah dimatangkan dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menekankan revisi ini merupakan hal biasa dan perlu dilakukan untuk mencerminkan kondisi terkini. Ia melibatkan Prof. Arief Anshory Yusuf, pakar kemiskinan dari DEN, dalam proses ini.
Pemerintah berharap laporan revisi garis kemiskinan bisa disampaikan kepada Presiden segera, dan mungkin diumumkan pada tahun ini.
Dampak Perubahan Metodologi Bank Dunia
Bank Dunia memperbarui standar garis kemiskinan dan ketimpangan global pada Juni 2025. Perubahan ini menggunakan PPP 2021, yang memengaruhi angka kemiskinan secara global, termasuk Indonesia.
Dengan metode baru ini, angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis. Bank Dunia mencatat peningkatan signifikan, dari sebelumnya sekitar 171,7 juta jiwa (60,3% penduduk) menjadi 194,6 juta jiwa (68,3% penduduk) pada tahun 2024.
Perubahan ini berpengaruh pada tiga kategori garis kemiskinan: garis kemiskinan internasional, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas.
Perubahan Garis Kemiskinan Internasional
Garis kemiskinan internasional (untuk kemiskinan ekstrem) naik dari US$ 2,15 (PPP 2017) menjadi US$ 3,00 (PPP 2021).
Perubahan Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah
Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah meningkat dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Sedangkan untuk negara berpendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia, naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30.
Kenaikan ini didasarkan pada perubahan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia yang mencapai US$ 4.580, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023.
Antisipasi Pemerintah terhadap Lonjakan Angka Kemiskinan
Luhut mengatakan tidak perlu panik dengan potensi peningkatan angka kemiskinan. Pemerintah memiliki berbagai program prioritas untuk mengatasi kemiskinan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan food estate diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. BPS juga berkolaborasi dalam studi untuk memahami lebih lanjut dampak revisi ini.
Luhut optimistis bahwa program-program pemerintah akan mampu menangani masalah kemiskinan meskipun dengan angka kemiskinan yang direvisi. Data lengkap sedang diolah dan akan diumumkan segera.
Revisi garis kemiskinan ini menjadi langkah penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan merepresentasikan kondisi riil kemiskinan di Indonesia. Transparansi data dan komitmen pemerintah dalam mengatasi kemiskinan menjadi kunci keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan ke depan.
