Pemerintah Indonesia tengah gencar menggarap proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WTE). Proyek ambisius ini menarik minat berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danareksa. Kehadiran investasi swasta dinilai krusial untuk keberhasilan proyek ini, mengingat skala dan kompleksitasnya.
BPI Danareksa, melalui CEO-nya Rosan Roeslani, menyatakan sedang mempertimbangkan investasi di proyek WTE. Namun, keputusan investasi didasarkan pada perhitungan yang cermat, memperhatikan potensi keuntungan dan _return of investment_ (ROI). Hal ini ditekankan Rosan dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
Pertimbangan Investasi dan Keterlibatan Swasta
Rosan menegaskan bahwa BPI Danareksa tidak akan bergerak sendiri. Mereka berencana mengajak perusahaan swasta untuk berkolaborasi dalam proyek WTE ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam mengatasi permasalahan sampah nasional.
Investasi di proyek WTE memerlukan perhitungan yang matang. Faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, biaya operasional, dan regulasi yang berlaku akan dipertimbangkan secara detail. Kolaborasi dengan swasta diharapkan mampu meminimalisir risiko dan memaksimalkan efisiensi proyek.
Target RPJMN 2029 dan Integrasi Pengelolaan Sampah
Proyek WTE sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pengelolaan sampah secara terintegrasi menjadi fokus utama.
Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan pendekatan ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Hal ini mencakup penerapan sistem TPS-3R (Reduce, Reuse, Recycle), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), WTE, dan RDF (Refuse Derived Fuel). Integrasi berbagai metode ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh.
Tantangan dan Kolaborasi Pemerintah Daerah
Hanif juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk keberhasilan proyek WTE. Tantangan utama meliputi edukasi masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pengawasan pengelolaan sampah agar sesuai standar. Pemerintah perlu memastikan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam proyek ini.
Proyek pengelolaan sampah menjadi energi merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan sekaligus membuka peluang investasi. Keberhasilan proyek ini bergantung pada perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, serta dukungan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.
