Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menuntaskan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2025. Total dana yang disalurkan mencapai Rp246,968 miliar, mencakup seluruh desa di lima kabupaten wilayah kerja KPPN Manokwari. Pencapaian ini menandakan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa, khususnya di wilayah Papua Barat.
Proses penyaluran yang cepat dan efisien ini memungkinkan pemerintah desa segera memulai program pembangunan yang telah direncanakan. Keberhasilan ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa.
Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025: 100% Terealisasi
KPPN Manokwari telah berhasil menyalurkan seluruh dana desa tahap I tahun 2025 senilai Rp246,968 miliar. Dana tersebut dibagi menjadi dana desa earmark sebesar Rp177,304 miliar dan dana desa non-earmark sebesar Rp69,663 miliar.
Penyaluran ini telah menjangkau 576 desa di lima kabupaten: Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan. Keberhasilan ini menjadi bukti efektifitas koordinasi dan pengelolaan dana pemerintah di tingkat daerah.
Rincian Penyaluran Dana Desa per Kabupaten
Distribusi dana desa tahap I di masing-masing kabupaten bervariasi, disesuaikan dengan jumlah desa dan kebutuhan masing-masing daerah.
- Kabupaten Manokwari menerima Rp62,714 miliar untuk 163 desa.
- Kabupaten Teluk Bintuni menerima Rp58,613 miliar untuk 115 desa.
- Kabupaten Teluk Wondama menerima Rp58,613 miliar untuk 75 desa.
- Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Rp66,670 miliar untuk 166 desa.
- Kabupaten Manokwari Selatan menerima Rp23,580 miliar untuk 57 desa.
Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten terakhir yang mengajukan penyaluran dana desa tahap I. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan penyelesaian administrasi yang tepat waktu agar proses penyaluran dana dapat berjalan lancar.
Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Proses penyaluran dana desa diawali dengan pengajuan proposal dari pemerintah kabupaten melalui dinas terkait. Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan dapat mengajukan penyaluran tanpa harus menunggu desa lain.
Dokumen persyaratan meliputi APBDes, peraturan kepala desa tentang BLT, perekaman realisasi keluarga penerima manfaat 2024, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen ini diunggah melalui aplikasi OMSPAN TKD untuk diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.
Setelah verifikasi dan dinyatakan lengkap, DJPK menerbitkan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk penyaluran oleh KPPN. Proses ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Penggunaan dana desa diatur secara ketat. Minimal 25% dialokasikan untuk BLT, minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan sisanya untuk kebutuhan desa lainnya.
Mekanisme penyaluran dana desa dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemanfaatan dana secara bertahap dan terukur.
Pagu Dana Desa tahun 2025 untuk masing-masing kabupaten juga telah ditetapkan. Manokwari Rp123,669 miliar, Pegunungan Arfak Rp123,551 miliar, Teluk Bintuni Rp109,819 miliar, Teluk Wondama Rp62,961 miliar, dan Manokwari Selatan Rp47,642 miliar.
Penyaluran 100% dana desa tahap I tahun 2025 di lima kabupaten wilayah kerja KPPN Manokwari menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Kecepatan dan efisiensi proses penyaluran menjadi kunci keberhasilan program ini, yang diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa.
