Pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22 juta KPM. Penurunan ini bukan berarti pengurangan sembarangan, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Tujuannya agar bansos tepat sasaran dan tidak sampai diterima oleh pihak yang tidak berhak.
Program bansos beras ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat kurang mampu. Penyaluran bantuan ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Verifikasi Data Penerima Bansos Beras
Proses verifikasi data penerima bansos beras masih berlangsung. Dari total 18,3 juta KPM yang ditargetkan, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi hingga saat ini.
Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akurasi data penerima bantuan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Anggaran dan Mekanisme Penyaluran Bansos
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun untuk program bansos beras ini.
Setiap KPM yang berhak akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Badan Pangan Nasional tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan.
Distribusi Beras
Mekanisme penyaluran bansos beras akan dilakukan secara bertahap dan terkontrol. Prioritas diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk menekan harga beras.
Pemerintah akan memantau ketat proses penyaluran untuk memastikan bantuan sampai kepada KPM yang berhak dan tepat waktu.
Sasaran dan Tujuan Program Bansos Beras
Program bansos beras ini selaras dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Kedua program ini bertujuan untuk meredam fluktuasi harga beras di pasaran dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang membutuhkan intervensi, khususnya wilayah dengan harga beras tinggi seperti Papua, Maluku, dan Indonesia Timur.
Daerah sentra maupun non-sentra penghasil beras yang mengalami kenaikan harga juga menjadi prioritas dalam penyaluran bansos beras ini.
Dengan adanya bansos beras ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dan menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran guna mencapai tujuan program ini secara efektif.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, mulai dari verifikasi data hingga penentuan wilayah prioritas, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah pangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
