Kementerian Sosial (Kemensos) tengah berupaya menyelesaikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako di triwulan kedua tahun 2025. Penyaluran dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melaporkan progres penyaluran bansos. Terdapat kendala yang menyebabkan penyaluran belum mencapai 100 persen.
Penyaluran Bansos PKH dan Sembako: Progres dan Kendala
Hingga Rabu (18/6/2025), bansos PKH telah disalurkan kepada 80% atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara, bansos sembako telah mencapai 78%, atau lebih dari 14 juta KPM.
Gus Ipul menargetkan penyaluran bansos selesai pada minggu yang sama. Namun, masih terdapat 1.323.459 KPM yang belum menerima bantuan.
Beberapa kendala utama meliputi rekening KPM yang tidak aktif atau tidak ditemukan. Kemensos akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Himbara untuk mengatasi masalah ini.
Perbedaan nama dan nomor rekening juga menjadi kendala lainnya. Kemensos juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kejanggalan.
Upaya Kemensos dalam Mengatasi Kendala Penyaluran Bansos
Kemensos aktif berkoordinasi dengan Himbara untuk mengatasi masalah rekening yang tidak aktif dan perbedaan data. Kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk memastikan validitas rekening penerima bansos.
KPM yang belum menerima bansos diminta untuk melapor melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan BPS daerah.
Kemensos menyediakan jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat untuk menyampaikan usul dan sanggah. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prioritas utama.
Terdapat KPM yang belum menerima bansos karena peralihan penyaluran dari PT. Pos ke Himbara, khususnya mereka yang membuka rekening secara kolektif. Proses pembukaan rekening kolektif membutuhkan waktu lebih lama.
Penebalan Bansos dan Kolaborasi Antar Lembaga
Gus Ipul memastikan penebalan bansos akan diberikan kepada 18,3 juta KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua. Penyaluran menunggu koordinasi akhir dengan Himbara.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan BPS terus berkoordinasi dengan Kemensos terkait penyaluran bansos, termasuk penanganan kasus gagal salur kepada 1,3 juta KPM.
BPS mencermati beberapa faktor penyebab gagal salur, seperti rekening tidak aktif dan perbedaan data. BPS berkomitmen untuk menjaga akurasi data dan memperbarui data secara berkala mengingat sifatnya yang dinamis.
Kolaborasi antara Kemensos dan BPS akan terus ditingkatkan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran.
Ke depannya, koordinasi yang erat antara Kemensos, Himbara, BPS, dan PPATK diharapkan mampu meminimalisir kendala penyaluran bansos. Transparansi dan akses informasi yang mudah bagi KPM juga penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak menerimanya.
