Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menawarkan puluhan proyek infrastruktur senilai hampir Rp 200 triliun kepada investor lokal dan internasional. Penawaran ini dilakukan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, sebuah ajang yang dihadiri oleh perwakilan dari lebih 33 negara.
Proyek-proyek tersebut selaras dengan lima prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mencakup ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas, kota layak huni, dan transmigrasi. Kesempatan investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Proyek Infrastruktur Menarik Investasi hingga Rp 200 Triliun
Sebanyak 46 proyek infrastruktur masuk dalam katalog ICI 2025 Project Catalog. Proyek-proyek ini berasal dari lima kementerian/lembaga, dengan nilai total investasi hampir mencapai Rp 200 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini terbuka untuk pendanaan swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau joint venture (JV).
Rincian Proyek Infrastruktur yang Ditawarkan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan sembilan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Total nilai investasi proyek-proyek dari PUPR mencapai Rp 90,21 triliun.
Berikut beberapa proyek unggulan dari Kementerian PUPR: Tol Gilimanuk-Mengwi (Rp 25,4 triliun), Tol Pejagan-Cilacap (Rp 27,59 triliun), dan Tol Sentul Selatan-Karawang (Rp 34,75 triliun).
Proyek Kementerian PUPR
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur (US$ 115,16 juta).
- Berbagai proyek PLTM di sejumlah bendungan, dengan total investasi mencapai puluhan juta dolar AS.
Kementerian Perhubungan menawarkan lima proyek, termasuk pengembangan feeder MRT Jakarta, akses jalur kereta api Pelabuhan Patimban, dan pembangunan Bandara Singkawang. Investasi yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ini mencapai ratusan juta dolar AS.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 24 proyek, meliputi pembangunan kawasan perumahan, revitalisasi rusunawa, dan pengembangan TOD. Nilai investasi untuk proyek-proyek ini mencapai ratusan juta dolar AS.
Proyek Kementerian Perhubungan
- Potensi Pengembangan Feeder MRT Jakarta (US$ 1,25 miliar).
- Potensi Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Pelabuhan Patimban (US$ 771 juta).
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Berbagai proyek pembangunan dan revitalisasi hunian vertikal di berbagai lokasi, seperti Karawaci City, Pasir Gadung Sky Village, dan Maja Green Living.
- Proyek-proyek TOD di Jurang Mangu dan Sudimara, serta pengembangan kota mandiri di Medan.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menawarkan empat proyek di bidang penyediaan air minum dan gas, serta pengembangan rumah sakit. Total investasi yang dibutuhkan sekitar US$ 254 juta.
PT MRT Jakarta menawarkan empat proyek pengembangan kawasan terpadu di sekitar stasiun MRT, seperti di Kota Tua dan Blok M. Investasi yang dibutuhkan mencapai ratusan juta dolar AS.
Potensi dan Tantangan Investasi Infrastruktur di Indonesia
Kesempatan investasi infrastruktur di Indonesia sangat menjanjikan, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, tantangan seperti regulasi, perizinan, dan akuisisi lahan perlu diatasi untuk memastikan kelancaran proyek.
Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan berusaha, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Dengan menawarkan proyek-proyek yang beragam dan menarik, pemerintah Indonesia berupaya untuk menarik minat investor baik domestik maupun mancanegara. Keberhasilan menarik investasi ini akan sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
