Pemerintah Indonesia telah memberikan klarifikasi terkait potensi minyak dan gas bumi (migas) di empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Keempat pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, telah ditetapkan sebagai wilayah Aceh. Munculnya isu potensi migas besar di wilayah tersebut telah memicu respon dari Istana Presiden.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa klaim tersebut belum tentu benar. Berdasarkan pengecekan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), belum pernah dilakukan penelitian cadangan energi di keempat pulau tersebut.
Potensi Migas di Empat Pulau Sengketa: Klarifikasi Pemerintah
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa isu potensi migas di empat pulau tersebut kemungkinan dimanfaatkan untuk memperkeruh situasi perebutan wilayah. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang mendukung klaim tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). Klarifikasi ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa keempat pulau yang disengketakan resmi menjadi milik Provinsi Aceh. Keputusan ini mengakhiri polemik kepemilikan wilayah tersebut.
Pernyataan Gubernur Aceh Mengenai Potensi Migas
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyatakan potensi migas yang besar di keempat pulau tersebut. Ia bahkan membandingkan potensi migas di empat pulau ini dengan temuan di Laut Andaman.
Pernyataan Mualem ini disampaikan saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Sabang pada Sabtu (14/6/2025). Ia menekankan bahwa keempat pulau tersebut merupakan hak milik Aceh.
Setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Mualem kembali menegaskan keyakinannya akan keberadaan cadangan migas yang besar di wilayah tersebut. Meskipun singkat, ia tetap teguh pada pernyataannya.
Lebih lanjut, Mualem menyatakan kesiapan Aceh untuk bekerja sama dengan investor atau pengusaha yang tertarik untuk mengelola kekayaan alam di keempat pulau tersebut. Hal ini menunjukkan optimisme Aceh dalam memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.
Implikasi Penetapan Kepemilikan Pulau dan Langkah Selanjutnya
Penetapan kepemilikan keempat pulau kepada Aceh menimbulkan berbagai implikasi, terutama terkait pengelolaan potensi sumber daya alamnya. Pemerintah Aceh perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan potensi migas yang ada.
Langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan manfaatnya dinikmati secara optimal oleh masyarakat Aceh.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam ini perlu dijaga. Hal ini untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan pengelolaan yang adil dan merata.
Perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di keempat pulau tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keberlanjutannya.
Ke depannya, diharapkan proses pengelolaan sumber daya alam di empat pulau ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting dalam hal ini.
Kesimpulannya, isu potensi migas di empat pulau yang disengketakan telah mendapatkan klarifikasi dari pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait potensi tersebut, penetapan kepemilikan pulau kepada Aceh telah memberikan kepastian hukum. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut ke depan membutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.
