Vietnam baru-baru ini melakukan reformasi besar-besaran dalam struktur pemerintahannya. Langkah ini melibatkan penggabungan sejumlah provinsi dan kota, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memangkas pengeluaran negara.
Proses penggabungan ini telah disetujui oleh Majelis Nasional Vietnam pada Kamis, 12 Juni 2025. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam administrasi negara setelah bertahun-tahun beroperasi dengan sistem yang dianggap kurang efisien.
Pengurangan Jumlah Provinsi dan Kota di Vietnam
Reformasi administrasi ini akan mengurangi jumlah pemerintahan provinsi dan kota di Vietnam dari 63 menjadi 34. Hanya 11 provinsi dan kota yang tidak mengalami perubahan.
Proses penggabungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Vietnam untuk memangkas pengeluaran negara secara signifikan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
Dampak Penggabungan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penggabungan ini berdampak besar pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Vietnam. Sebanyak 80.000 posisi PNS akan dihapuskan akibat reformasi ini.
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menyebut rencana penggabungan ini sebagai revolusi terbesar sejak berdirinya negara pada tahun 1945. Jumlah PNS yang terkena dampak pengurangan ini sangat signifikan.
Para PNS yang terkena dampak pengurangan akan diberikan kompensasi. Namun, beberapa PNS mengaku sedih dan terkejut dengan keputusan ini, terutama mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.
Salah satu PNS yang diwawancarai AFP mengaku menerima kompensasi sekitar US$ 38.000. Namun, ia merasa tidak senang karena masih merasa mampu bekerja dan belum siap pensiun.
Reaksi Publik dan Tantangan ke Depan
Keputusan penggabungan provinsi dan kota ini disahkan oleh Majelis Nasional dengan suara mayoritas. Hanya satu suara yang menentang dan tiga abstain.
Reformasi ini merupakan langkah berani yang bertujuan untuk memodernisasi sistem pemerintahan Vietnam. Namun, pelaksanaan dan dampak jangka panjangnya perlu terus dipantau.
Pemerintah Vietnam telah melakukan beberapa langkah reformasi sebelumnya. Pada Februari lalu, pemerintah memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 23.000 PNS.
Tantangan terbesar dalam reformasi ini adalah memastikan transisi yang lancar dan adil bagi para PNS yang terdampak. Pemerintah perlu memastikan adanya program reintegrasi yang efektif bagi mereka.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari reformasi ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kesimpulannya, reformasi administrasi di Vietnam merupakan langkah besar yang berpotensi membawa perubahan signifikan. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya terhadap PNS dan memastikan bahwa reformasi ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Vietnam.
